PEMOTONGAN HEWAN QURBAN MASJID AT-TARBIYAH LPMP DKI JAKARTA TAHUN 1438 H / 2017 M

Pemotongan hewan qurban pada Idul Adha Tahun 1438 H / 2017 M di LPMP DKI Jakarta dikelola sepenuhnya oleh Masjid At-Tarbiyah LPMP DKI Jakarta.  Perencanaan pemotongan hewan qurban diawali dengan diadakannya Rapat Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) At-Tarbiyah pada Hari Jum’at tanggal 4 Agustus 2017.  Hasil rapat pengurus tersebut menghasilkan draft Teknis Rencana Qurban, Pembentukan Panitia Qurban, Pembuatan Spanduk Qurban, Penentuan waktu pemotongan hewan qurban, dan menginventarisir jamaah yang akan berqurban.

Tindak lanjut dari Rapat Pengurus DKM At-Tarbiyah tersebut adalah membawa hasil rapat Pengurus DKM At-Tarbiyah tersebut untuk dikonsultasikan kepada Bapak Surya Fitri Nurulhuda, SE, M.Si, Kepala LPMP DKI Jakarta selaku Pembina DKM At-Tarbiyah, pada Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017.  Hasil rapat konsultasi tersebut antara lain pemotongan hewan qurban tahun 1438 H/2017 M akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Masjid At-Tarbiyah;  pemotongan hewan qurban akan dilakukan oleh tenaga profesional (tukang potong qurban);  Panitia diharapkan dapat menyediakan, menerima, dan menyalurkan hewan qurban;  dan daging qurban diharapkan dapat diterima oleh yang orang yang berhak mendapatkannya.  Konsultasi juga dilakukan kepada Kasubbag Umum LPMP DKI Jakarta selaku Penasehat DKM At-Tarbiyah, Bapak Syamsul Arifin, S.Sos, terutama berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemotongan hewan qurban dan draft susunan panitia.

Hasil konsultasi dengan Pembina dan Penasehat dijadikan sebagai bahan Rapat Panitia Qurban Perdana pada Hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017.  Agenda rapat berisi pengesahan panitia qurban dan persiapan pemotongan hewan qurban.  Hasil rapat panitia qurban yang perdana tersebut memutuskan bahwa yang menjadi Ketua Panitia Qurban Masjid At-Tarbiyah 1438 H/2017 M adalah Hendarmoko, S.Si;  Pemotongan hewan qurban akan dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 13 Zulhijah 1438 H atau tanggal 4 September 2017;  Pembiayaan pelaksanaan pemotongan hewan qurban dianggarkan dari masjid; dan Penentuan pembagian tugas dan tanggung jawab panitia.

Pembagian tugas dan tanggung jawab panitia antara lain menentukan Tim yang bertanggung jawab dalam menginventarisir kebutuhan peralatan dan bahan;  Persiapan sarana dan prasarana pemotongan hewan qurban;  Ketersediaan konsumsi;  Pembuatan daftar nama penerima qurban dan distribusi kupon;  Pembuatan Kupon Qurban;  Penanggung jawab sound system di tempat pemotongan hewan qurban;  Pembelian hewan qurban;  Penanggung jawab untuk mencari tukang potong hewan qurban yang profesional;  Pembungkusan daging qurban;  Pembagian atau distribusi daging qurban;  Penanggung jawab dalam pengelolaan organ bagian dalam (jeroan);  Penanggung jawab kebersihan;  Dokumentasi;  Publikasi;  Penanggung jawab medis;  Penanggung jawab keamanan;  dan penentuan waktu Rapat Kedua Panitia Qurban.

Rapat Kedua Panitia Qurban dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017.  Rapat panitia kali ini dibuka langsung oleh Bapak Surya Fitri Nurulhuda, SE, M.Si selaku Pembina DKM At-Tarbiyah.  Pada kesempatan tersebut, Pak Surya menekankan pentingnya kegiatan pemotongan hewan qurban ini, selain bernilai ibadah, juga sarana dalam mempererat tali silaturahmi di antara pegawai, juga antara LPMP DKI Jakarta dengan masyarakat sekitar.  Pak Surya menekankan sekali lagi kalau pemotongan hewan qurban dilaksanakan sepenuhnya oleh DKM Masjid At-Tarbiyah.  Pendistribusian daging qurban diutamakan untuk kaum dhuafa, serta pemotongan hewan dilakukan oleh profesional, karena saat pemotongan hewan qurban ada adabnya.  Pembina juga mengajak agar panitia bersyukur, karena hewan qurban yang akan dipotong terdapat  4 ekor sapi dan 5 ekor kambing.

Hal yang sama juga diutarakan Bapak R. Syamsul Arifin, S.Sos selaku Penasehat DKM At-Tarbiyah, saat memberikan penguatan kepada panitia qurban, agar panitia mengutamakan kaum dhuafa yang mendapatkan daging qurban.  Saat ini ada perbedaan dalam menerima daging qurban, untuk  ASN mendapatkan 1 kg daging, Non ASN (tenaga satpam, tenaga kebersihan dan tenaga catering mendapatkan 1,5 kg daging qurban.  Sedangkan untuk panitia, baik yang ASN maupun Non ASN akan mendapatkan tambahan daging qurban sebanyak 1 kg.  Jumlah hewan qurban berkurang dibanding tahun sebelumnya mungkin karena banyak jamaah yang mengalihkan dananya untuk membantu meringankan beban biaya pengobatan Pak Gito, pegawai LPMP DKI Jakarta yang wafat pada tanggal 29 Agustus 2017.

Selain itu, Rapat Kedua Panitia Qurban tanggal 30 Agustus juga membahas kesiapan administrasi maupun teknis, dengan melakukan verifikasi kepada setiap Penanggung jawab yang telah ditunjuk.  Setelah itu, disepakati pula rencana pembuatan tenda pemotongan qurban, yaitu esok harinya tanggal 31 Agustus 2017.  Hasil rapat lainnya adalah merancanakan hal-hal teknis pada hari H pelaksanaan pemotongan hewan qurban.

Akhirnya tiba saatnya pemotongan hewan qurban, yaitu pada hari Senin tanggal 4 September 2017.  Acara dimulai pada pukul 08.15 dengan sedikit acara seremonial berupa sambutan oleh Ketua Panitia, Pembukaan oleh Pembina DKM At-Tarbiyah, Serah Terima Hewan Qurban dari Pak Syamsul selaku Penasehat DKM At-Tarbiyah kepada Ketua Panitia Qurban, dan pembacaan doa oleh Ustadz Sariyo.  Selanjutnya acara pemotongan hewan qurban berupa 4 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang dilakukan tukang potong profesional.  Acara pemotongan, pengulitan, pencacahan, pemilahan dan pembungkusan daging qurban selesai sampai pukul 13.00 WIB, lalu dilanjutkan dengan pembagian kepada ASN, Non ASN, maupun masyarakat sekitar.  Ada lebih dari 487 bungkus daging qurban yang telah berhasil didistribusikan.  Keseluruhan acara pemotongan dan pendistribusian daging qurban selesai pada pukul 15.00 WIB.

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang  berlimpah kepada yang berqurban, pembina, penasehat, panitia, dan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga acara pemotongan hewan qurban Masjid At-Tarbiyah LPMP DKI Jakarta tahun 1438 H/2017 M dapat berjalan dengan lancar dan sukses… aamiin yaa rabbal’alamiin..(Moko DKM At-Tarbiyah LPMP DKI Jakarta)

    Gedung Mitra Nusantara LPMP DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2017 Pada pagi hari yang cerah di hari Senin, 30 Oktober 2017, di Gedung Mitra Nusantara LPMP DKI Jakarta berlangsung acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2015 mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN); serta Sosialisasi Prosedur dan Pemanfaatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara.  Kegiatan sosialisasi ini diadakan oleh Urusan Kepegawaian dan Tatalaksana LPMP DKI Jakarta. Latar belakang diadakannya acara sosialisasi ini karena adanya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menuntut adanya perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ASN menuju ke arah perbaikan dan peningkatan kinerja.  Dalam menunjang semua tugas dan fungsi tersebut diperlukan adanya perlindungan bagi ASN dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari apabila  mengalami sakit, kecelakaan kerja dan kematian.  Perlindungan bagi ASN dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari ini perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh pegawai LPMP DKI Jakarta, sehingga kegiatan sosialisasi perlu dilakukan. Acara sosialisasi ini berlangsung dari pagi sampai sore hari.  Peserta sosialisasi ini adalah seluruh ASN LPMP DKI Jakarta yang berjumlah 124 orang dan Tenaga Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPNS) LPMP DKI Jakarta yang berjumlah 43 orang. Pendanaannya berasal dari DIPA LPMP DKI Jakarta Tahun 2017. Materi Sesi Pagi, yaitu dari jam 08.30 sampai pukul 11.30 WIB adalah Sosialisasi PP Nomor 70 Tahun 2015 yang dibawakan oleh Bapak Trisno Zuardi, SH, MM, Kepala Bagian Pengembangan dan Penghargaan Biro Kepegawaian Kemdikbud.  Pak Trisno menyampaikan materi mengenai PP Nomor 70 Tahun 2015 ini dengan penuh semangat dan cara menyampakan materi yang menarik, sehingga peserta antusias mendengarkan dan mengajukan banyak pertanyaan. PP Nomor 70 Tahun 2015 ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu di Pasal 92 ayat 1 dan Pasal 106 ayat 1 huruf c dan d, pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.  Hal ini mengingat ASN merupakan aset penting negara, yang harus dijaga, dilindungi, dirawat dan dijamin.  Iuran yang harus dibayarkan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah sebesar 0,24% dari gaji pokok ASN, sedangkan untuk Jaminan Kematian sebesar 0,30% dari gaji pokok.  Total potongan JKK dan JKM sebesar 0,54% ini ditanggung oleh pemerintah, bukan dipotong dari gaji pokok ASN. Kecelakaan Kerja yang dijamin melingkupi ASN mengalami kecelakaan kerja tatkala sedang dalam melaksanakan tugas atau kewajiban;  keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas;  Anasir yang tidak bertanggung jawab atau tindakan anasir tersebut;  kecelakaan dari rumah ke tempat kerja, atau sebaliknya;  serta penyakit akibat kerja. Sedangkan manfaat Jaminan Kematian (JKM) bagi ASN adalah mendapat santunan, uang duka wafat, biaya pemakaman, dan beasiswa. PP Nomor 70 Tahun 2015 merupakan bentuk perhatian yang besar dari pemerintah kepada ASN, sehingga diharapkan ASN dapat bekerja dengan lebih giat lagi. Sesi siang berlangsung dari pukul 13.00 sampai pukul 16.00 WIB.  Sesi ini diisi oleh dua orang narasumber dari BPJS Kesehatan yaitu Bapak Deni Nurhikmat, SE yang menjabat Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Jakarta Selatan, serta ditemani Bapak Siswanto, S.I.Kom yang menjabat Tim Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Jakarta Selatan. Sama halnya dengan sesi pagi, baik narasumber maupun peserta tampak semangat dan antusias.  Hal ini karena menyangkut masalah keseharian yang dihadapi oleh setiap ASN maupun Non ASN, yaitu masalah kesehatan.  Kedua narasumber nampak saling mengisi dalam memberikan materi, sehingga secara umum, seluk beluk BPJS Kesehatan disampaikan dengan lengkap.  Peserta pun banyak bertanya mengenai hal-hal yang kurang jelas, sehingga sampai dibuat empat termin pertanyaan untuk tiga penanya. Akhirnya, pukul 16.00, Acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2015 mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN); serta Sosialisasi Prosedur dan Pemanfaatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara bagi Pegawai di Lingkungan LPMP DKI Jakarta pun selesai.  Semoga sosialisasi kali ini akan memberikan banyak inspirasi dan motivasi bagi seluruh pegawai LPMP DKI Jakarta untuk dapat bekerja dengan lebih baik dan lebih bersungguh-sungguh... aamiin (HM/2017)